Contoh Makalah Sejarah Indonesia "Revolusi Fisik"

 

Kata Pengantar

Puji serta syukur penyusun sampaikan ke hadiran Alloh SWT, karena atas berkat dan rahmatNya lah laporan penelururan ini dapat diselesaikan dan dikumpulkan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tak Lupa salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan terimakasih tak lupa penyusun sampaikan pada semua pihak yang telah memberikan partisipasi dalam proses penyusunan laporan penelusuran ini.

Laporan penelusuran ini disusun dalam rangka memenuhi  penuasan yang diberikan oleh guru mata pelajaran sejarah Indonesia, serta dalam rangka memberikan informasi mengenai sejarah Indonesia khususnya pada fase revolusi fisik.

Adapun laporan penyusunan ini berisi materi mengenai sejarah Indonesia dikala Revolusi fisik.  Dimulai ketika kedatangan sekutu ke Indonesia, Agresi militer Belanda, hingga  berbagai perundingan yang ditempuh para pahlawan guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam proses penyusunan, penyusun menyadari bahwa hasil kerja kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik maupun ssaran yang membangun guna peningkatan kualitas penyusunan laporan kami di masa yang akan datang. Selain itu, penyusun berharap semoga hasil penyusunan laporan ini mampu menambah wawasan pembaca dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

23 April 2016

Kelompok Sultan Agung

Daftar Isi

Kata Pengantar. 2

Daftar Isi 3

BAB1 PENDAHULUAN.. 4

A.          Latar Belakang. 4

B.          Rumusah Masalah. 4

BAB II : ISI. 4

A.          Kedatangan Sekutu ke Indonesia. 5

B.          Perjanjian linggarjati 6

C.          Agrsi Militer Belanda II. 7

D.          Komisi Tiga Negara. 8

E.          Perjanjan Renville. 9

F.          Agresi Militer Belanda II. 10

G.              Serangan Umum 1 Maret. 11

H.              Perjanjian Roem Roijjen. 12

I.           Konferensi Inter-Indonesia. 13

J.           Konferensi Meja Bundar. 15

BAB III PENUTUP. 17

A.          Kesimpulan. 17

B.          Saran. 17

Daftar Pustaka. 18

BAB1 PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Indonesia Memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka membersihkan diri  dari semua bentuk penjajahan. Akan teteapi, meskipun saat itu Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, Bukan berarti tidak ada hambatan yang mencoba menggoyahkan ataupun  memecah belah bangsa ini .

            Saat-saat dimana Bangsa kita baru merdeka dan mempertahanan kemerdekaannya inilah yang di sebut dengan revolusi fisik. Dimuali dari kedatangan sekutu yang hendak menguasai Indonesia, hingga  Agresi militer Belanda  yang menyebabkan rakyat kita harus kembali berjuang mempertaruhkan nyawanya.

            Bapak prolamator kita, Ir soekarno  pernah mwngatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Bhkan, salah satu pidatonya diberi judul “Jas Merah” yang berarti Jangan sekali kali melupakan sejarah. Oleh karena itu, amat penting bagi kita bangsa Indonesia untuk senantiasa Mengenang, Menghargai, serta mencintai sejarah kita.

            Salah satu hal yang dapat kita lakukan selaku pelajar dalam rangka menghargai sejarah bangsa adalah dengan memperlajarinya. Oleh karena itu, kami menyusun laporan penelusuran mengenai sejara hIndonesia khususnya dalam fase Revolusi fisik yang mudah-mudahan dapat bermanfaat guna menambah wawasan pembaca serta  meningkatkan kesadaran kita agar lebih mencintai sejarah.

B.       Rumusah Masalah

1.      Kedatangan Sekutu ke Indonesia

2.      Perjanjian Linggarjati

3.      Agresi militer Belanda I

4.      Komisi Tiga Negara

5.      Pelaksanaa Perjanjian Renville

6.      Agresi militer Belada II

7.      Serangan umum 1 Maret

8.      Perjanjian Roem Roijen

9.      Konfrensi Inter Indonesia

10.  Konfrensi Meja Bundar

BAB II : ISI

A.     Kedatangan Sekutu ke Indonesia

Setelah Perang pasifik berakhir dan Jepang kalah dalam menghadapi sekutu, maka Jepang meyerahkan kekuasaannya pada sekutu. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia adalah Tentara Kerajaan Inggris. Pasukan tersebut terdiri dari 2, yaitu :

-SEAC ( South East Asia Command ) dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mounbatten untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Mendarat di Indonesia tanggal 22 September 1945.

-SWPC ( South West Pasific Command) untuk wilayah Indonesia bagian Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian barat, Mounbatten membentuk AFNEI ( Allied Forces for Netherlands East Indies ) dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christison . Tugas AFNEI adalah sebagai berikut.

1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang.

2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.

3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.

4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.

5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.

Kedatangan sekutu awalnya disambut baik (netral) oleh pemimpin Indonesia sebab melihat tugas yang dibawanya. Namun setelah mengetahui bahwa ternyata sekutu membawa NICA ( Netherlands Indies Civil Administration ) maka Indonesia mulai curiga dan meragukan maksud kedatangan pasukan sekutu tersebut. Kecurigaan tersebut disebabkan karena:

·         NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia-Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia.

·         Dugaan bahwa Belanda mau menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia sebab Belanda masih merasa memiliki hak di Indonesia.

·         NICA mempersenjatai orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang.

·         Bekas interniran juga menuntut kembali barang-barang miliknya.

Akhirnya Panglima AFNEI, Christison mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 1 Oktober 1945. Sehingga para pejabat daerah pun menerima pasukan AFNEI dan bersedia membantu tugas AFNEI. Namun terjadi Perselisihan karena sekutu tidak benar-benar menghormati kedaulatan RI, hingga terjadi aberbagai konflik dan aksi terorisme seperti di Ambarawa, dan Biak.

B.     Perjanjian linggarjati

Latar Belakang

            Konflik antara Indonesia dan Belanda menyebabkan berbagai pertempuran seperti contohnya peristiwa 10 Noember  Sir Archibald Clark Kerr, Diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Pulau Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

Jalannya perundingan

Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

Hasil perundingan

Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi:

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa dan Madura.

2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949 .

3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.

4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

Pelanggaran Perjanjian

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947 , meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

C.     Agrsi Militer Belanda II

" Operatie Product " (Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati . Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggarjati.

Latar belakang

Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia.

Dimulainya operasi militer

            Agresi militer Belanda 1 dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I ( 1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling|pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan.

Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan, hingga pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda yang disebut Komisi Tiga Negara

D.     Komisi Tiga Negara

KTN atau Komisi Tiga Negara dibentuk Pada tanggal 35 Agustus 1947 oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjadi penengah konfllik antara Indonesaia dan Belanda. Komite ini beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral.

Komite  ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia).  Dengan Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

Komisi ini diperkuat oleh personil militer dari Amerika Serikat, sedangkan Perancis bertindak sebagai peninjau. Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugasnya di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan cara-cara damai. Dalam kaitannya dengan hal itu, KTN berhak mengambil inisiatif untuk masalah militer, sedangkan untuk masalah politik KTN hanya memberikan saran-saran. Pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN telah tiba di Indonesia untuk memulai pekerjaannya.

E.     Perjanjan Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville , yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok , Jakarta . Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN).

Delegasi

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL Abdulkadir Widjojoatmodjo . Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham .

Gencatan senjata

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi .

Isi perjanjian

1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah , Yogyakarta , dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia

2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda

3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur

Pasca Perjanjian

Akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian Renville ini, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.Namun, Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia ( DI/TII ). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

F.      Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak ( bahasa Belanda : Operatie Kraai) terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta , Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara .

 Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.

Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, maka Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi . Sementara para pemimpin republik diasingkan oleh Belanda.

Jendral  Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949 . Sedangkan Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1 Salah satu pokok isinya ialah : Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber wingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.

G.    Serangan Umum 1 Maret

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar- untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga Republik Indonesia - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X /Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta .

Latar belakang    

Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember 1948 , TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api , menyerang konvoi . Tujuan utama dari ini rencana adalah bagaimana menunjukkan eksistensi TNI dan Republik Indonesia kepada dunia internasional. Untuk itu, maka anggota UNCI , wartawan-wartawan asing serta para pengamat militer harus melihat perwira-perwira yang berseragam TNI.

Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah:

1. Yogyakarta adalah Ibukota RI , sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda.

2. Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI (KTN) serta pengamat militer dari PBB.

3. Semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerah operasi.

Jalannya serangan Umum

 Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro.

TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula,seluruh pasukkan TNI mundur. Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta.

Serangan Umum 1 Maret  mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi Serangan Umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavelerie, persenjataan berat - artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya.

H.    Perjanjian Roem Roijjen      

Perjanjian Roem-Van Roijen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta . Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen .

Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini berlangsung lama karena memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan “Jogjakarta is de Republiek Indonesie”

Hasil perundingan ini adalah:

·         Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya

·         Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar

·         Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta

·         Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang

Pasca  Perundingan

Pada 6 Juli , Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta.Sjafruddin Prawiranegarai menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia melakukan genjatan senjata hingga KMB berhasil menunutaskan semua masalah kecuali masalah Papaua Barat.

I.       Konferensi Inter-Indonesia

Konferensi Inter Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian bentukkan Belanda yang tergabung dalam BFO.  BFO didirikan di Bandung pada 29 Mei 1948 dan  merupakan lembaga permusyawaratan dari negara-negara federal yang memisahkan dari RI.

Pada awalnya pembentukkan BFO ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun sikap negara-negara yang tergabung dalam BFO berubah setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Indonesia. Hal itulah yang melatarbelakangi dilaksanaklannya Konferensi Inter-Indonesia pada bulan Juli 1949.

Selain membahas aspek-aspek mendasar hingga teknis perencanaan membangun dan membentuk RIS, Konferensi Intern-Indonesia juga digunakan sebagai konsolidasi internal menjelang digelarnya Konferensi Meja Bundar yang dimulai pada 23 Agustus 1949.

Bagi pemerintah RI sendiri, kesediaan menggelar Konferensi Inter-Indonesia bukan semata karena ketiadaan pilihan lain yang lebih baik, melainkan juga karena pemerintah RI menganggap BFO tidak lagi sama persis dengan BFO yang direncanakan van Mook. Soekarno menyebut konferensi ini sebagai “trace baru” bagi arah perjuangan Indonesia.

Hasil kesepakatan dari Konferensi Inter-Indonesia  yang berlangsung hingga 22 Juli adalah :

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat),

2. RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden,

3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari kerajaan Belanda,

4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS, dan

5. Pembentukkan angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.

Dampak dari Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui Konferensi Intern-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah RI, terutama delegasi Indonesia yan dtunjuk untuk berunding dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Keberadaan BFO dan sikap tegas Gde Agung untuk menolak intervensi Belanda membuat pemerintah Indonesia memiliki legitimasi yang makin kuat untuk berunding dengan Belanda di KMB.

J.       Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag , Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda , dan BFO ( Bijeenkomst voor Federaal Overleg). Sebelum konferensi ini, Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Latar belakang

Pemerintah Indonesia, yang telah diasingkan selama enam bulan, kembali ke ibukota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Setlah smua usaha Indonesia untuk mempertahankan Kemerdekaan dengan keberadaan Belanda yang menempuh berbagai cara untuk kembali menguasainya, maka  Komisi PBB menetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan digelar di Den Haag .

Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuts Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Selain itu Pihak Indonesia diharuskan membayar hutang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden sebagai konsekuensi dari pengakuan kedaulatan.

Konferensi secara resmi ditutup di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949. Kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 December 1949.  Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut:

 1. Keradjaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.

2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland.

3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

           

Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

            Tanggal 27 Desember 1949 , pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri , yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdeekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945.

BAB III PENUTUP

A.     Kesimpulan

Bedasarkan sejarah yang kita ketahui selama ini. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, bukan berarti bahwa perjuangan Indonesia berakhir saat itu juga. Perang dan Perjuangan para pahlawan masih terus berlanjut guna mempertahankan kedaulatan serta endapat pengakuan dari dunia.

            Tak hanya mengahalau serangan dan intervensi dari negara lain, bagsa kita juga mendapat ancaman dari dalam negeri berupa pemberontakkan dan terorisme. Namun dengan semangat dan tekad yang kuat dari para pahlawan serta keinginan untuk merdeka seluruh rakyat, maka  setelah menemouh berbagai usaha mulai dari perundingan hingga perlawanan bersenjata, Akhirnya Indonesia mampu mendapat pengakuan dan berdiri sebagai negara yang benar-benar Merdeka.

B.     Saran

Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita harus bersyukur karena saat ini kita sudah dapat menikati kemerdekaan yang merupakan hasil dari jerih payah para pahlawan terdahulu. Oleh karena itu alangkah lebih baik apabila kita senantiasa mengenang jasa para pahlawan serta mengisi kemerdekaan dengan berperilaku posifit dan dapat membanggakan Indonesia.

Penyusun menyarankan agar kita semua lebih dapat mencintai dan mau lebih mengenal sejrah bangasa kita sendiri karena suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai searahnya. “JASMERAH” Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah.