Argumen Untuk Mosi Debat Hukuman Mati Melanggar Hak Asasi Manusia (Pro)

Argumen Pro

Pemaparan materi :

Hukuman mati merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atas kejahatan yang berat atau luar biasa dengan cara mencabut/menghilangkan nyawa dari orang tersebut. Saat ini, Negara Indonesia telah menerapkan hukuman mati bagi beberapa kasus kejahatan yang tak termaafkan seperti terorisme, pengedaran narkoba, serta pembunuhan berantai.

            Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, seringkali dijadikan sebagai masalah yang diperbincangkan, bahkan diperdebatkan di masarakat. Hal ini dikarenakan tidak semua pihak menyetujui adanya pemberlakuan hukuman mati karena memandang sisi kemanusian, namun tidak sedikit juga yang justru mendukung pemberlakuan hukuman mati karena menginginkan menurunnya tingkat kriminalitas di Indonesia.

a.      Pro

1.      Hak Asasi Manusia  adalah Hak kodrati (anugerah dari Tuhan)hanya tuhan yang boleh mengambilnya kembali.

Jika dilihat dari segi pengertian, Hak Asasi Manusia adalah Hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia itu lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan YME. Hak asasi manusia yang paling dasar adalah Hak untuk hidup, oleh karena itu sudah jelas bahwa hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan YME, hanya boleh dihilangkan ataupun diambil kembali olehNYA. Tak ada seorangpun di dunia yang berhak menentukan hidup matinya seseorang, tak perduli siapapun orang tersebut.

2.      Hukuman mati melanggar UUD pasal 28A mengenai Hak Hidup

Undang-Undang dasar 1945 pasal 28A menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Dari pasal di atas, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup juga mempertahankan kehidupan, Hal ini tentu saja bertentangan dengan diberlakukannya hukuman mati yang menghukum seseorang dengan menghilangkan nyawa dari orang tersebut.

3.      Hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip HAM

Salah satu prinsip yang menyertai Hak Asasi Manusia adalah Inheren. Prinsip inhered berarti bahwa HAM melekat pada diri manusia secara kodrati sehingga tidak boleh dikurangi, dirampas, ataupun dihilangkan oleh siapapun. Hal ini membuktikan bahwa siapapun tidak boleh meenggut hak seseorang, termasuk  pemerintah. Sehingga hukuman mati sudah jelas tidak sesuai dengan prinsip HAM dan secara tidak langsung melanggar Hak Asasi Manusia.

4.      Tidak memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat kriminalitas

Menurut salah satu kajian yang  dilakukan terhadap dampak yang dihasilkan oleh   hukuman mati yang diberlakukan para para teroris, hasilnya menunjukkan bahwa hukuman mati tidak  menurunkan tingkat kejahatan terorisme. Oleh karena itu, hukuman mati bukan merupakan bentuk hukuman yang tepat karena selain melanggar hak asasi, juga tidak memberikan efek yang signifikan dalam menurunkan tingkat kejahatan.

5.      Bentuk ketidakadilan dari proses peradilan yang bermasalah

Proses peradilan di Indonesia dapat dikatakan sangat bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus ketidakadilan bagi korban, maupun tingkat hukuman yang tidak masuk akal. Bukan hal baru jika kita mendengar orang yang mencuri buah yang tak begitu berharga,mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang yang mencuri uang negara yang nilainya miliaran rupian. Ketidakadilan tersebut juga dapat terjadi pada orang yang dijatuhi hukuman mati. Contohnya kasus warga Piliphina yang menjadi terpidana mati karena dituduh sebagai pengedar narkoba, walaupun kenyataannya ia adalah korban perdagangan manusia. Kasus seperti inilah yang justru membuat hukuman mati tidak layak diberlakukan dan melanggar Hak Asasi Manusia.

6.      Tidak sesuai dengan Instrumen HAM internasional.

Saat ini, muncul norma baru di kawasan Internasional mengenai pandangan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan tidak sepatutnya diberlakukan di setiap negara. Hal ini berkaitan dengan protokol ke 2 dari konveni hak sipil dan poitik. Tentunya negara Indonesia yang merupakan anggota dari organisasi internasional harus mematuhi instrumen HAM Internasional tersebut dengan cara tidak memberlakukan hukuman mati yang  jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia.

7.      Hukuman Mati Hanya dijadikan sebagai Ajang Pencitraan Bagi pemerintah

Diberlakukannya hukuman mati yang melanggar HAM, bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, maupun sebagai cara untuk mengetasi permasalahan tingkat kriminalitas yang tinggi, melainkan hanya sebagai ajang bagi pemerintah untuk membuat citra baik di dalam negeri maupun di dunia Internasional bahwa negaranya adalah negara yang ketat dan tegas dalam mengadili para pelaku kejahatan.

8.      Hukuman mati bukan satu-satunya solusi.

Untuk mengurangi tingkat kejahatan serta memberikan efek jera bagi para pelakunya, Indonesia tidak perlu menerapkan hukuman mati yang sudah jelas melanggar HAM. Akan lebih baik apabila pemerintah menjatuhkan hukuman dalam bentuk lain. Seperti hukuman seumur hidup bagi pengedar narkoba. Dengan adanya hukuman ini,pemerintah memiliki beberapa keuntungan seperti  tidak harus menghilangkan nyawa dan melanggar Hak Asasi Manusia, dapat menjadikan si pelaku sebagai sumber informasi dalam menangkap sindikat yang lebih luas, serta sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk menyadarkan warganya. Apa lagi jika si pelaku benar-benar sadar dan jadi lebih mendedikasikan hidupnya untuk keentingan bangsa dengan mencegah orang lain mengikuti jejaknya. Jadi pada intinya, hukuan mati melanggar Hak Asasi Manusia