Masa Transisi, Antara Perang Ideologi dan Kepentingan Pribadi

Masa pemerintahan Ir Soekarno sejak tahun 1955 hingga 1966 dikenal sebagai masa Orde lama. Pada masa  itu, Presiden soekarno memimpin negara dengan menyeimbangkan dua kekuasaan yang betentangan yaitu TNI, dan PKI. Dengan tipe pemerintahannya yang mengutamakan sikap nasionalisme serta anti Imperialisme, Presiden Soekarno sangat membenci negara-negara Barat yang dianggap sebagai negara penjajah. Hal ini terbukti dengan adanya gerakan “Ganyang Malaysia “  sebagai  bentuk konfrontasi Indonesia atas federasi Malaysia yang dianggap sebagai neokolonialisme. Bahkan, Indonsia juga keluar dari organisasi PBB karena diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.

Sikap Pesiden pertama Indonesia yang anti barat ini di satu sisi dapat menunjukan Integritas negara Indonesia meski belum lama merdeka. Namun, di sisi lain juga dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia yang saat itu mulai melebarkan sayapnya. PKI berupaya masuk secara langsung ke dalam pemerintahan dengan selalu mendukung setiap keputusan presiden. Kejayaan PKI dapat dibuktikan dengan munculnya sistem pemerintahan bercirikan NasAKom (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang hanya ditentang oleh TNI.

Saat itu, negara-negara besar seperti Uni Soviet dan Amerika berlomba-lomba untuk menyebarkan Ideologinya. Melihat keadaan negara Indonesia yang cenderung lebih pro-komunis, Amerika tidak tinggal diam dan mulai mendekati pihak-pihak yang ada di negara kita, dalam hal ini TNI. Oleh karena itu, TNI dan PKI bisa diibaratkan bagai dua sisi mata uang yang berlawanan.

Perang dingin antara TNI dan PKI seakan mencapai puncak dengan adanya gerakan 30 September yang dikenal dengan sebutan G30S/PKI. Tepatnya lewat tengah malam, PKI dikatakan berusaha menculik dan membunuh 7 orang perwira tinggi militer Indonesia sebagai bentuk dari kudeta dan upaya mewujudkan cita-cita PKI yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Peristiwa ini tentu saja menimbulkan kekacauan yang sangat besar di Indonesia. Walaupun dilakukan dan direncanakan oleh PKI, tapi peristiwa inilah yang justru menjatuhkan kekuasaan PKI di Indonesia. Presiden Soekarno yang saat itu dianggap terlalu pro pada PKI juga sampai lengser dari pemerintahan dengan dikeluarkannya surat perintah sebelas maret (SUPERSEMAR).

Sejak saat itu, dimulailah masa pemerintahan orde baru. Masa orde baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan presiden Soeharto sejak tahun 1966 hingga 1998. Keadaan Indonesia pada masa itu sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Baik dari segi ekononomi, sosial maupun politik. Hal ini juga berkaitan dengan keijakan-kebijakan presiden Soeharto yang bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Indonesia yang pertama. Salah satunya dengan kembali mendaftarkan Indonesaia sebagai anggota PBB.

Presiden Soeharto juga merupakan tokoh yang sangat anti komunis, setiap orang yang berhubungan atau dicurigai sebagai pembela komunis akan diberi sanksi yang tegas. Masyarakat hampir tak memiliki kebebasan berpendapat. Pemerintahan orde baru sering dikecam karena masalah pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela.

Jika presiden soekarno enggan menerima bantuan dari negara barat, presiden soeharto justru membuka ekonomi Indonesia dan mendorong negara-negara tersebut untuk berinvestasi di berbagai sektor. Hasilnya, saat ini kita dapat melihat banyaknya perusahaan raksasa di Indonesia yang didominasi atau dimiliki sepenuhnya oleh orang asing. Masyarakat kita seakan hanya menjadi tamu di rumahnya sendiri.

 Pemerintahan Soeharto yang pro barat mungkin dikatakan berasil menstabilkan ekonomi dan memperkuat pemeritahan pusat. Namun masyarakat seperti tinggal di lumbung padi tanpa sumber air. Mereka memiliki perut yang kenyang tapi haus akan kebebasan. Terutama kebebasan dalam berpendapat dan menentukan pilihan.

Selama tiga puluh dua tahun di bawah kekuasaan yang otoriter, Indonesia belum sepenuhnya mencapai akhir yang bahagia. Saat satu masa pemerintahan berakhir, mungkin beberapa masalah terselesaikan, namun masalah lain pun muncul dan memerlukan pemecahan. Banyak hal yang dapat dipelajari dari masa transisi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah fakta bahwa sebagian besar masalah yang dihadapi oleh negara kita timbul karena para pemimpinnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Jika saja saat itu para pemimpin lebih memikirkan kesejahteraan rakyatnya daripada ideologi atau kepentingan prbadi, maka mungkin saat ini Indonesia telah menjadi negara yang sangat sejahtera.